Pertukaran Sosial (Social Exchange) Antara Masyarakat dan Pemerintahan

Oleh: Rozalia Wardana

Hubungan antar manusia itu sejatinya hanyalah sebuah bisnis seperti yang dikemukakan oleh thibaut dan kelley (1959) bahwa manusia akan masuk ke dalam sebuah hubungan yang dapat memberikan imbalan kepada dirinya. Dalam social exchange dia akan menghitung kepuasan dalam hubungan dimana dia akan menimbang nimbang dalam hubungan ini dia akan lebih banyak untung atau ruginya kalau misalnya dalam hubungan tersebut kebanyakan positif atau kebanyakan untungnya hubungannya akan berlanjut tapi jika merasa banyak rugi nya dalam hubungan tersebut dia akan meninggalkan atau tidak mau melanjutkan hubungan atau interaksi tersebut.

Interaksi dibentuk karena adanya hubungan timbal balik dengan saling menukar value yang dimiliki. Aktor sosial sangat terlibat dalam kegiatan sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan semua aktivitas sosial itu memerlukan waktu, energi, dan sumber daya manusia sendiri sebagai aktor sosial berusaha untuk menghemat kegiatan mereka sebisa mungkin. Keuntungan atau kerugian yang dimaksud disini termasuk semuanya mau dari segi materi (barang/jasa), pengalaman sosial dan psikologi, kepuasan, dll. Sebagaimana kita ketahui kita sebagai makhluk sosial tentu butuh untuk bersosialisasi, bercengkrama dengan orang lain atau mungkin mendapatkan nasihat dari orang lain untuk diri kita.

Dalam pemerintahan sendiri aparatur pemerintahan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan mulai dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat. Banyaknya permasalahan pada kinerja aparatur pemerintahan dan munculnya berbagai masalah di masyarakat akibat rusaknya layanan birokrasi dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga masyarakat selalu berpikiran buruk terhadap pemerintahnya mengenai hal transparansi di pemerintahan. Mutu pelayanan publik yang masih belum sanggup memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah harusnya memiliki standar pelayanan yang jelas, karena standar pelayanan akan menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, dan kompetensi pegawai.

Dan bisa kita lihat pada saat ini banyak dari aparatur pemerintahan hanya mengais keuntungan atau bisa dikatakan masuk kedalam ruang lingkup pemerintahan hanya untuk mendapatkan keuntungan individu maupun kelompok tertentu. Dan kasarnya pada saat ini jika kita berada diatas maka semua orang akan mendekat dan saat kita berada di bawah jangankan untuk didekati dipandang juga kadang enggan.

Dalam dunia pemerintahan sendiri ketika pemerintah memberikan respon yang baik kepada masyarakat maka tentunya masyarakat juga akan memberikan respon yang baik kepada pemerintah atau dalam bahasa sederhananya itu adalah cost and reward jika kita memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang tentunya orang tersebut akan memberikan penghargaan kepada kita sebagai imbalan kita telah memberikan perhatian kepada orang tersebut inilah yang disebut dengan pertukaran sosial dimana kedua individu maupun kelompok saling mendapatkan keuntungan. Maka oleh sebab itu, pada saat pemilihan aparatur pemerintahan carilah aparatur pemerintah yang satu visi, satu  misi, dan satu frekuensi maka pasti akan sama-sama untung tanpa merugikan sebelah pihak. (***)

Penulis adalah Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh