Belanja Kesehatan 9 Daerah Ini Mandek & Masuk Zona Merah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa karena banyak daerah yang belanja anggaran kesehatannya rendah. Padahal beberapa daerah tersebut banyak masuk dalam kategori zona merah COVID-19.

Sri Mulyani mencatat realisasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) khusus penanganan kesehatan sebesar 8% pada pemerintah daerah (Pemda) dengan status COVID-19 tinggi masih di angka 7,5%.

Bahkan ada 9 daerah yang belum menggunakan dana dari pemerintah pusat tersebut.

"Kalau kita lihat ironisnya pada saat mereka menghadapi zona merah, tapi belanja dari TKDD atau APBD-nya, DAU/DBH untuk penanganan covid ternyata belum meningkat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Nasional XIII Apkasi dikutip dari CNNIndonesia, Minggu (20/6/2021).

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan daerah sangat membutuhkan sumber daya untuk penanganan COVID-19 baik itu testing, tracing dan isolating, biaya tenaga kesehatan atau untuk biaya operasi kesehatan.

"Saya mohon untuk seluruh pimpinan dalam hal ini Bupati yang ada di Apkasi untuk melihat karena kalau kita tidak mampu menangani COVID-19 berarti kita tidak akan mampu memulihkan ekonomi nasional kita atau ekonomi di daerah Anda," imbuh Sri Mulyani.

Data belanja DAU/DBH khusus penanganan COVID-19 di 29 daerah zona merah, per 19 Juni 2021, menunjukan realisasi baru mencapai Rp 146,9 miliar dari anggaran Rp 1,94 triliun.

Dari 29 daerah terdapat 9 daerah yang belum merealisasikan dana kesehatan tersebut sama sekali yaitu

Kabupaten Kudus
Kabupaten Pidie
Kabupaten Banda Aceh
Kota Bukit Tinggi
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Pekanbaru
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Bintan

Sumber : Detik Finance (20 Juni 2021)